Dandim 0312/Padang dan Kapolresta Pimpin Rapat Penyelenggaraan Garnizun di Wilayah Kota Padang

Padang - Dandim 0312/Padang Letkol Inf Jadi, S.I.P dan Kapolresta Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap, S.I.K., M.Si pimpin rapat penyelenggaraan Garnizun wilayah Kota Padang yang bertempat di Ruangan data lantai 2 Kodim 0312/Padang. Selasa 02/08/2022.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari Denpom ¼ Padang, perwakilan Denpom AL, perwakilan Denpom AU Sutan Sjahril Padang, Kasi Propam Polresta Padang, Kepala BNN Sumatera Barat dan Kasat Pol PP Kota Padang.      

Baca juga: Bertemu Dubes Qatar Fauziya, Gubernur Sumbar Dapat Tawaran Kerja Sama Bidang Pendidikan

Dandim 0312/Padang dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta rapat di Kantor Kodim 0312/Padang, Rapat yang kita laksanakan ini untuk mengajak semua pihak bersama-sama guna menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah Kota Padang. 

Kodim 0312/Padang dan Polresta Padang siap turun tangan untuk ikut mengatasi fenomena semakin maraknya tawuran antar pelajar di Kota Padang, “untuk itu mari kita berbagi tugas dengan membentuk tim kerja, kita adakan pengecekkan kendaraan-kendaraan siswa, cek urin, melaksanakan patroli ketempat-tempat hiburan malam serta memberikan penyuluhan kepada pelajar”. Ungkap Dandim.

Baca juga: 2 Kali Paripurna: Pemilihan AKD DPRD Sumbar Masih Buntu, Ini Penyebabnya

Kapolresta Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap, S.I.K., M.Si  menghimbau pihak sekolah untuk selalu mengawasi siswanya agar tidak melaksanakan tawuran, “kami dari Polresta dan Kodim 0312/Padang kapanpun dibutuhkan siap untuk turun kelapangan demi menjaga keamanan Kota Padang”. Tutup Kapolresta Padang.

Kita berharap agar majlis guru untuk melakukan pendekatan emosional secara umum kepada siswa, agar siswa lebih merasa dihargai, menyelenggrakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler sehingga siswa dapat mengembangkan diri dengan hal-hal positif dan tidak melaksanakan kegiatan negatif seperti tawuran. (Wirzalcan)

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian